Blog

Gozre blog, berbagi sesuatu yang baru , ilmu , tekhnologi pengembangan dan update kondisi terkini di pasar ritel

QRIS Bank Indonesia

Posted in QRIS on Oct 24, 2020

QRIS.jpg

Bank Indonesia dalam hal ini Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia menerbitkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran. Sebagaimana kita ketahui dan kenal seperti apa QR Code tersebut, yang bisa digunakan bahkan tidak hanya untuk pembayaran. Namun disini yang dibahas adalah QR Code untuk pembayaran. Para pelaku UMKM sekarang pun sudah menggunakannya untuk kemudahan dan berbagai manfaat yang menguntungkan dan praktis.

Pemerintah melalui Bank Indonesia menerbitkan Standar Nasional QR Code Pembayaran (Quick Response Code Indonesian Standard) disingkat QRIS. QRIS adalah Standar QR Code Pembayaran yang ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk digunakan dalam memfasilitasi pembayaran di Indonesia. Mari berkenalan dengan QRIS.

Sebagai pedoman implementasi Quick Response (QR) Code Indonesian Standard (QRIS), Bank Indonesia (BI) menerbitkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) No.21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran pada 16 Agustus 2019. Penerbitan ketentuan bertujuan untuk memastikan penyelenggaraan layanan pembayaran yang menggunakan QRIS di Indonesia dapat berjalan dengan baik. Implementasi QRIS secara nasional efektif berlaku mulai 1 Januari 2020, guna memberikan masa transisi persiapan bagi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP).

Bank Indonesia meluncurkan standar Quick Response (QR) Code untuk pembayaran melalui aplikasi uang elektronik server based, dompet elektronik, atau mobile banking yang disebut QR Code Indonesian Standard (QRIS), bertepatan dengan Hari Ulang Tahun (HUT) ke–74 Kemerdekaan RI, pada 17 Agustus 2019 di Jakarta. Peluncuran QRIS merupakan salah satu implementasi Visi Sistem Pembayaran Indonesia (SPI) 2025, yang telah dicanangkan pada Mei 2019 lalu.

Agar kita mengenal lebih banyak tentang QR Code dan QR Code Standar Indonesia dibawah ini adalah tanya jawab tentang Quick Response Code Indonesian Standard yang diterbitkan Bank Indonesia:

Apa yang dimaksud dengan QR Code Pembayaran? Apa yang membedakan QRIS dengan QR Code Pembayaran yang telah ada di Indonesia saat ini?

QR Code Pembayaran adalah kode dua dimensi yang terdiri atas penanda tiga pola persegi pada sudut kiri bawah, sudut kiri atas, dan sudut kanan atas, memiliki modul hitam berupa persegi titik atau piksel, dan memiliki kemampuan menyimpan data alfanumerik, karakter, dan simbol, yang digunakan untuk memfasilitasi transaksi pembayaran nirsentuh melalui pemindaian. Standar Nasional QR Code Pembayaran (Quick Response Code Indonesian Standard) yang umumnya disingkat sebagai QRIS adalah Standar QR Code Pembayaran yang ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk digunakan dalam memfasilitasi pembayaran di Perbedaan antara QRIS dengan QR Code Pembayaran yang telah digunakan oleh industri saat ini adalah bahwa dengan dipergunakannya QRIS maka seluruh transaksi pembayaran dapat difasilitasi oleh satu QR Code Pembayaran yang sama, yaitu QRIS, sekalipun instrumen pembayaran yang digunakan pengguna berbeda-beda. Hal ini dimungkinkan karena setiap aplikasi dari masing-masing Penerbit instrumen pembayaran dapat memindai dan membaca standar QRIS yang digunakan dalam QR Code Pembayaran di merchant.

Manfaat apa yang diperoleh dari penggunaan QRIS?

Manfaat dari sisi pengguna adalah bertambahnya fleksibilitas dalam memilih alternatif sumber dana dan/atau instrumen pembayaran yang dapat digunakan dalam melakukan pembayaran di pedagang (merchant). Dari sisi pedagang (merchant), manfaat yang diperoleh adalah meningkatnya kepraktisan karena hanya diperlukan

1 (satu) QR Code pembayaran dengan standar QRIS untuk dapat menerima pembayaran dari berbagai macam sumber dana dan/atau instrumen pembayaran yang berbeda. Dari sisi industri secara keseluruhan, pengembangan QRIS mendukung interkoneksi dan interoperabilitas sehingga dapat meminimalisir fragmentasi dan meningkatkan efisiensi.

Apa saja model penggunaan QR Code pembayaran yang masuk dalam cakupan QRIS?

QRIS mengakomodir 2 (dua) model penggunaan QR Code Pembayaran yaitu Merchant Presented Mode (MPM) dan Customer Presented Mode (CPM). Namun demikian, implementasinya akan disesuaikan berdasarkan standar QRIS yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagai standar nasional. Pada saat PADG ini diberlakukan, standar QRIS yang telah ditetapkan adalah QRIS dengan model penggunaan MPM.

Siapa saja pihak yang terlibat dalam pemrosesan transaksi QRIS?

Para pihak dalam pemrosesan transaksi QRIS terdiri atas Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP), Lembaga Switching, Merchant Aggregator, dan pengelola National Merchant Repository.

Apakah kriteria Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang dapat melakukan pemrosesan transaksi QRIS?

Yang dapat melakukan pemrosesan transaksi QRIS adalah Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang termasuk dalam kelompok Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran front end seperti Penerbit dan/atau Acquirer.

Apakah prosedur yang harus dilakukan oleh PJSP dan Lembaga Switching untuk dapat melakukan pemrosesan transaksi QRIS?

PJSP dan Lembaga Switching yang melaksanakan kegiatan pemrosesan Transaksi QRIS wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia.

Apakah prosedur yang harus dilakukan agar Merchant Aggregator dapat melakukan kegiatan terkait pemrosesan transaksi QRIS?

Merchant Aggregator harus memiliki kerja sama dengan PJSP, dan kerja sama tersebut harus diajukan oleh PJSP untuk memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia.

Apa saja sumber dana dan/atau instrumen pembayaran yang dapat digunakan pada transaksi QRIS?

Transaksi QRIS menggunakan sumber dana berupa simpanan dan/atau instrumen pembayaran berupa kartu debet, kartu kredit, dan/atau uang elektronik yang menggunakan media penyimpanan server based. Penggunaan sumber dana dan/atau instrumen pembayaran diterapkan berdasarkan usulan dari Lembaga Standar yang disetujui Bank Indonesia.

Berapa batas nominal transaksi menggunakan QRIS?

Nominal Transaksi QRIS dibatasi paling banyak sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per transaksi. Penerbit dapat menetapkan batas nominal kumulatif harian dan/atau bulanan atas Transaksi QRIS yang dilakukan oleh setiap Pengguna QRIS, yang ditetapkan berdasarkan manajemen risiko Penerbit.

Bagaimana skema biaya untuk transaksi QRIS?

Skema dan biaya pemrosesan transaksi QRIS ditetapkan oleh Bank Indonesia. Dalam menetapkan skema dan biaya pemrosesan transaksi QRIS, Bank Indonesia dapat mempertimbangkan rekomendasi dari perwakilan industri.

Kapan ketentuan dalam PADG QRIS ini berlaku? Bagaimana dengan pihak-pihak yang telah menggunakan QR Code Pembayaran yang bukan QRIS?

PADG QRIS berlaku sejak tanggal diundangkan. Pihak yang sebelum PADG ini berlaku telah menggunakan QR Code Pembayaran dengan model penggunaan sebagaimana standar QRIS wajib menyesuaikan QR Code Pembayaran yang digunakannya sesuai dengan QRIS paling lambat pada tanggal 31 Desember 2019.

Bagaimana penggunaan QRIS untuk transaksi menggunakan sumber dana dan/atau instrumen pembayaran yang diterbitkan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (inbound)?

Kewajiban penggunaan QRIS dalam setiap transaksi pembayaran berlaku juga bagi transaksi pembayaran di Indonesia yang difasilitasi dengan QR Code Pembayaran dengan menggunakan sumber dana dan/atau instrumen pembayaran yang diterbitkan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Transaksi pembayaran dimaksud hanya dapat dilakukan berdasarkan kerja sama antara PJSP berupa Penerbit dan/atau Acquirer berupa Bank BUKU 4 dengan pihak yang menatausahakan sumber dana dan/atau menerbitkan instrumen pembayaran tersebut.

Payung hukum tentang QRIS ini adalah Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran. Seperti apakah PADG tentang Implementasi QRIS untuk pembayaran di Indonesia tersebut?.

Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran ditetapkan oleh Anggota Dewan Gubernur, Sugeng, pada tanggal 16 Agustus 2019 di Jakarta. Agar setiap orang mengetahuinya Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran ini ditempatkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran Ringkasan tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran Berikut adalah ringkasan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran:

Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran (PADG QRIS) diterbitkan dengan pertimbangan sebagai berikut: Digitalisasi dalam layanan sistem pembayaran perlu dikembangkan guna mendukung integrasi ekonomi dan keuangan digital nasional, dengan tetap menjaga keseimbangan antara inovasi dengan stabilitas dan praktik bisnis yang sehat, serta menjamin kepentingan nasional. Sistem pembayaran ritel domestik telah berkembang pesat seiring dengan inovasi teknologi dan model bisnis yang disertai adopsi masyarakat terhadap layanan pembayaran ritel digital melalui pemanfaatan berbagai teknologi termasuk quick response code. Agar penggunaan quick response code dalam ekosistem ekonomi dan keuangan digital berjalan optimal, ditetapkan standar nasional quick response code untuk pembayaran yang diberi nama QR Code Indonesia Standard (QRIS). Keberadaan QRIS diharapkan dapat memastikan efisiensi dan meminimalisir fragmentasi dalam praktik penggunaan quick response code untuk pembayaran. Penetapan QRIS juga prinsipnya sejalan dengan tatanan kebijakan gerbang pembayaran nasional yang ditujukan untuk mewujudkan penyelenggaraan sistem pembayaran yang aman, efisien, lancar, dan andal, mengutamakan perluasan akses dan memperhatikan perlindungan konsumen, serta mampu memproses seluruh transaksi pembayaran ritel domestik secara interkoneksi dan interoperabilitas. Untuk memastikan penyelenggaraan layanan pembayaran menggunakan QRIS di Indonesia dapat berjalan dengan baik, maka perlu disusun aturan pelaksanaan mengenai penggunaan QRIS dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Implementasi Standar Nasional QR Code Untuk Pembayaran (PADG QRIS). Cakupan pengaturan PADG QRIS meliputi: Definisi atas beberapa istilah baru yang terdapat dalam PADG QRIS seperti “Quick Response Code Pembayaran”, “Standar Nasional QR Code Pembayaran”, “Transaksi QRIS”, “Merchant Aggregator”, dan National Merchant Repository”. Ruang Lingkup Penggunaan QR Code Pembayaran, antara lain jenis QR Code Pembayaran statis dan QR Code Pembayaran dinamis, dan model penggunaan QR Code Pembayaran secara merchant presented mode dan customer presented mode. Implementasi QRIS sebagai standar nasional, antara lain mengenai prosedur perolehan salinan dokumen QRIS, kewajiban penggunaan QRIS untuk setiap transaksi pembayaran di Indonesia yang difasilitasi dengan QR Code Pembayaran, jenis sumber dana dan/atau instrumen pembayaran, limit transaksi QRIS, dan skema serta biaya pemrosesan transaksi QRIS. Pemrosesan Transaksi QRIS, antara lain mengenai: para pihak dalam pemrosesan transaksi QRIS, yaitu Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP), Lembaga Switching, Merchant Aggregator, dan pengelola National Merchant Repository (NMR); kewajiban untuk memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Bank Indonesia untuk dapat melakukan pemrosesan transaksi QRIS; dan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi dalam pemrosesan transaksi QRIS termasuk kewajiban penggunaan QRIS untuk transaksi pembayaran dengan menggunakan sumber dana/instrumen asing di Indonesia. Laporan dan pengawasan, mengatur kewajiban penyampaian laporan oleh PJSP terkait pemrosesan transaksi QRIS dan kewenangan pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Nominal Transaksi QRIS dibatasi paling banyak sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per transaksi. Penerbit dapat menetapkan batas nominal kumulatif harian dan/atau bulanan atas Transaksi QRIS yang dilakukan oleh setiap Pengguna QRIS, yang ditetapkan berdasarkan manajemen risiko Penerbit. Kewajiban penggunaan QRIS dalam setiap transaksi pembayaran berlaku juga bagi transaksi pembayaran di Indonesia yang difasilitasi QR Code Pembayaran dengan menggunakan sumber dana dan/atau instrumen pembayaran yang diterbitkan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam hal ini, pihak yang menatausahakan sumber dana dan/atau menerbitkan instrumen pembayaran asing harus bekerjasama dengan Penerbit dan/atau Acquirer di Indonesia berupa Bank BUKU 4. Pihak yang sebelum Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini berlaku telah menggunakan QR Code Pembayaran dengan model penggunaan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam standar QRIS, wajib menyesuaikan QR Code Pembayaran yang digunakannya sesuai dengan standar QRIS paling lambat pada tanggal 31 Desember 2019. Latar Belakang Pertimbangan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran adalah:

bahwa untuk mendukung integrasi ekonomi dan keuangan digital nasional, digitalisasi dalam layanan sistem pembayaran perlu dikembangkan dengan tetap menjaga keseimbangan antara inovasi dengan stabilitas dan praktik bisnis yang sehat, serta menjamin kepentingan nasional; bahwa peran sistem pembayaran ritel domestik dalam ekonomi dan keuangan digital telah meningkat pesat seiring dengan perkembangan inovasi teknologi dan model bisnis, yang didukung dengan adopsi masyarakat terhadap layanan pembayaran ritel digital melalui pemanfaatan berbagai teknologi seperti quick response code; bahwa untuk mengoptimalkan potensi quick response code dalam ekosistem ekonomi dan keuangan digital, Bank Indonesia perlu menetapkan standar nasional quick response code untuk pembayaran guna memastikan efisiensi dan meminimalkan fragmentasi; bahwa penetapan standar nasional quick response code untuk pembayaran telah sejalan dengan tatanan kebijakan gerbang pembayaran nasional yang ditujukan untuk mewujudkan penyelenggaraan sistem pembayaran yang lancar, aman, efisien, dan andal, dengan mengutamakan perluasan akses dan memperhatikan perlindungan konsumen, serta mampu memproses seluruh transaksi pembayaran ritel domestik secara interkoneksi dan interoperabilitas; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran; Dasar Hukum Dasar hukum Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran adalah:

Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 236, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5945); Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/8/PBI/2017 tentang Gerbang Pembayaran Nasional (National Payment Gateway) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6081); Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6203); Penjelasan Umum Dalam rangka mendukung pengembangan ekonomi dan keuangan digital, sistem pembayaran nasional ke depan harus mampu mengakomodir perkembangan inovasi teknologi dengan tetap memperhatikan efektivitas kebijakan dan stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, serta kelancaran sistem pembayaran. Untuk itu, kebijakan Bank Indonesia terkait sistem pembayaran diarahkan untuk:

mendukung integrasi ekonomi dan keuangan digital nasional sehingga menjamin fungsi bank sentral dalam proses peredaran uang, kebijakan moneter, dan stabilitas sistem keuangan, serta mendukung inklusi keuangan; mendukung digitalisasi perbankan sebagai lembaga utama dalam ekonomi dan keuangan digital melalui open banking maupun pemanfaatan teknologi digital dan data dalam bisnis keuangan; menjamin interlink antara teknologi finansial dengan perbankan untuk menghindari risiko shadow banking melalui pengaturan teknologi digital, kerja sama bisnis, maupun kepemilikan perusahaan; menjamin keseimbangan antara inovasi dengan perlindungan konsumen, integritas, dan stabilitas serta persaingan usaha yang sehat melalui penerapan Know Your Customer (KYC), anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, kewajiban keterbukaan untuk data dan informasi, penerapan regulatory technology dan supervisory technology dalam kewajiban pelaporan, regulasi, dan pengawasan; dan menjamin kepentingan nasional dalam ekonomi dan keuangan digital antarnegara melalui kewajiban pemrosesan semua transaksi domestik di dalam negeri dan kerja sama penyelenggara asing dengan domestik, dengan memperhatikan prinsip resiprokal. Perkembangan inovasi teknologi informasi membawa peranan besar dalam penyelenggaraan jasa sistem pembayaran. Pesatnya perkembangan industri dan meningkatnya adopsi masyarakat terhadap smartphone di Indonesia mendorong perusahaan teknologi dan keuangan memanfaatkan teknologi sebagai media pembayaran. Hal ini membuat layanan mobile payment di dalam smartphone menjadi media pembayaran baru bagi masyarakat. Salah satu penggunaan teknologi dalam mobile payment yang berkembang pesat saat ini adalah penggunaan quick response code atau yang dikenal dengan QR code.

Pembayaran dengan QR code memiliki beberapa keunggulan, antara lain kemampuan QR code menampung informasi pembayaran yang banyak meski dalam ukuran yang kecil dan memiliki kemampuan koreksi kesalahan, pembayaran menjadi lebih efisien karena tetap dapat menggunakan infrastruktur dan media pembayaran yang sudah ada, memperluas akses keuangan dan pembayaran, serta memberikan alternatif media pembayaran kepada masyarakat. Namun demikian, dengan semakin banyaknya Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran di Indonesia, terdapat tendensi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran tersebut mempersiapkan standar dan infrastuktur masing-masing. Hal ini dapat menyebabkan inefisiensi dan fragmentasi dalam sistem pembayaran secara keseluruhan.

Untuk itu, Bank Indonesia telah menetapkan standar nasional QR Code untuk pembayaran (QRIS) yang wajib digunakan dalam setiap transaksi pembayaran yang difasilitasi dengan QR Code Pembayaran. Mengingat pelaksanaan pemrosesan transaksi pembayaran menggunakan QR Code Pembayaran melibatkan berbagai pihak, diperlukan pengaturan lebih lanjut terkait implementasi QRIS yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Hal ini untuk memastikan penyelenggaraan jasa sistem pembayaran yang difasilitasi dengan QR Code Pembayaran di Indonesia dapat berjalan efektif dan efisien, serta memastikan kejelasan peran dan tanggung jawab para pihak dalam pemrosesan transaksi pembayaran dengan menggunakan QR Code Pembayaran. Adanya aturan yang tegas juga diperlukan untuk memastikan terciptanya level of playing field antar- Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang sejalan dengan upaya menjaga persaingan usaha yang sehat.

Isi PADG 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran Berikut isi Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran (bukan format asli):

PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR TENTANG IMPLEMENTASI STANDAR NASIONAL QUICK RESPONSE CODE UNTUK PEMBAYARAN BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

Gerbang Pembayaran Nasional (National Payment Gateway) yang selanjutnya disingkat GPN (NPG) adalah sistem yang terdiri atas standar, switching, dan services yang dibangun melalui seperangkat aturan dan mekanisme (arrangement) untuk mengintegrasikan berbagai instrumen dan kanal pembayaran secara nasional. Standar adalah spesifikasi teknis dan operasional yang dibakukan. Lembaga Standar adalah lembaga yang menyusun dan mengelola Standar dalam GPN (NPG).

Quick Response Code untuk Pembayaran yang selanjutnya disebut QR Code Pembayaran adalah kode dua dimensi yang terdiri atas penanda tiga pola persegi pada sudut kiri bawah, sudut kiri atas, dan sudut kanan atas, memiliki modul hitam berupa persegi titik atau piksel, dan memiliki kemampuan menyimpan data alfanumerik, karakter, dan simbol, yang digunakan untuk memfasilitasi transaksi pembayaran nirsentuh melalui pemindaian. Standar Nasional QR Code Pembayaran (Quick Response Code Indonesian Standard) yang selanjutnya disebut QRIS adalah Standar QR Code Pembayaran yang ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk digunakan dalam memfasilitasi transaksi pembayaran di Indonesia.

Transaksi QRIS adalah transaksi pembayaran yang difasilitasi dengan QR Code Pembayaran berdasarkan QRIS.

Lembaga Switching adalah lembaga yang menyelenggarakan switching dalam GPN (NPG).

Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran adalah bank atau lembaga selain bank yang menyelenggarakan kegiatan jasa sistem pembayaran. Penerbit adalah penerbit sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai alat pembayaran dengan menggunakan kartu dan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai uang elektronik. Acquirer adalah acquirer sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai alat pembayaran dengan menggunakan kartu dan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai uang elektronik. Merchant Aggregator adalah pihak selain Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang melakukan akuisisi pedagang (merchant) dan meneruskan dana hasil Transaksi QRIS kepada pedagang (merchant) melalui kerja sama dengan Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran. National Merchant Repository yang selanjutnya disingkat NMR adalah sistem yang memiliki kemampuan menatausahakan data pedagang (merchant). Pedagang (Merchant) QRIS adalah penyedia barang dan/atau jasa yang tercatat dalam NMR untuk menerima Transaksi QRIS. Pengguna QRIS adalah pihak yang melakukan pembayaran dalam Transaksi QRIS.

BAB II RUANG LINGKUP PENGGUNAAN QR CODE PEMBAYARAN Pasal 2 QR Code Pembayaran memiliki fungsi utama untuk menampilkan identitas salah satu pihak dalam pemrosesan transaksi pembayaran. Dalam pemrosesan transaksi pembayaran, QR Code Pembayaran ditampilkan oleh salah satu pihak yang bertransaksi untuk kemudian dipindai oleh pihak lainnya Pasal 3 QR Code Pembayaran terdiri atas QR Code Pembayaran statis dan QR Code Pembayaran dinamis. Model penggunaan QR Code Pembayaran terdiri atas merchant presented mode dan customer presented mode. BAB III STANDAR NASIONAL QR CODE PEMBAYARAN (QUICK RESPONSE CODE INDONESIAN STANDARD) Pasal 4 QRIS sebagai standar nasional QR Code Pembayaran ditetapkan oleh Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai GPN (NPG). Pengelolaan QRIS dilakukan oleh Lembaga Standar yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagai Lembaga Standar dalam GPN (NPG) untuk teknologi quick response code. QRIS terdiri atas spesifikasi teknis dan operasional yang dituangkan dalam dokumen QRIS. Spesifikasi teknis dan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas spesifikasi: quick response code untuk pembayaran; interkoneksi; dan teknis dan operasional lainnya. Pasal 5 Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran dan pihak lain yang bermaksud memperoleh salinan dokumen QRIS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) harus mengajukan permohonan tertulis kepada Lembaga Standar. Lembaga Standar harus menyusun dan menerapkan tata cara dan prosedur pemberian salinan dokumen QRIS sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Tata cara dan prosedur pemberian salinan dokumen QRIS yang disusun oleh Lembaga Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan kepada Bank Indonesia untuk memperoleh persetujuan. Pasal 6 QRIS wajib digunakan dalam setiap transaksi pembayaran di Indonesia yang difasilitasi dengan QR Code Pembayaran. Penerapan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap model penggunaan QR Code Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) berdasarkan penetapan QRIS oleh Bank Indonesia. Pasal 7 Transaksi QRIS menggunakan sumber dana berupa simpanan dan/atau instrumen pembayaran berupa kartu debet, kartu kredit, dan/atau uang elektronik yang menggunakan media penyimpanan server based. Penggunaan sumber dana dan/atau instrumen pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan usulan dari Lembaga Standar. Usulan dari Lembaga Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan kepada Bank Indonesia untuk memperoleh persetujuan. Pasal 8 Nominal Transaksi QRIS dibatasi paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per transaksi. Penerbit dapat menetapkan batas nominal kumulatif harian dan/atau bulanan atas Transaksi QRIS yang dilakukan oleh masing-masing Pengguna QRIS. Batas nominal kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan mempertimbangkan manajemen risiko Penerbit. Pasal 9 Skema dan biaya pemrosesan Transaksi QRIS ditetapkan oleh Bank Indonesia. Dalam menetapkan skema dan biaya pemrosesan Transaksi QRIS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia dapat mempertimbangkan rekomendasi dari Lembaga Standar. BAB IV PEMROSESAN TRANSAKSI QRIS Bagian Kesatu Para Pihak dalam Pemrosesan Transaksi QRIS

Pasal 10 Para pihak dalam pemrosesan Transaksi QRIS terdiri atas: Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran; Lembaga Switching; Merchant Aggregator; dan pengelola NMR. Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang termasuk dalam kelompok Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran front end. Bagian Kedua Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran

Pasal 11 Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) yang melaksanakan kegiatan pemrosesan Transaksi QRIS wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia. Untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bank Indonesia dengan memenuhi persyaratan aspek: kesiapan operasional; keamanan dan keandalan sistem; penerapan manajemen risiko; dan perlindungan konsumen. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran dengan penyampaian dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran, dengan disertai surat pernyataan komitmen untuk menerapkan QRIS dan surat rekomendasi dari Lembaga Standar. Bagi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang telah mengikuti uji coba pemrosesan Transaksi QRIS, pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan penyampaian: hasil uji coba pemrosesan Transaksi QRIS; dan action plan penerapan QRIS, dengan disertai surat pernyataan komitmen untuk menerapkan QRIS dan surat rekomendasi dari Lembaga Standar. Bagi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang belum mengikuti uji coba pemrosesan Transaksi QRIS namun telah memperoleh persetujuan untuk memproses transaksi yang difasilitasi dengan QR Code Pembayaran, pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan penyampaian action plan penerapan QRIS dengan disertai surat pernyataan komitmen untuk menerapkan QRIS, surat rekomendasi dari Lembaga Standar, dan analisis mitigasi risiko.

Pasal 12 Tata cara pengajuan dan pemrosesan permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran.

Pasal 13 Pihak yang bermaksud untuk memperoleh izin sebagai Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dan akan melaksanakan kegiatan pemrosesan Transaksi QRIS wajib: mengajukan izin sebagai Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran terlebih dahulu sesuai ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai: penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran; alat pembayaran dengan menggunakan kartu; dan/atau uang elektronik; dan mengajukan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dan ayat (3). Pengajuan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat disampaikan kepada Bank Indonesia secara bersamaan dengan pengajuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. Bagian Ketiga Lembaga Switching

Pasal 14 Lembaga Switching sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b yang melaksanakan kegiatan pemrosesan Transaksi QRIS wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia. Permohonan untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Bank Indonesia dengan penyampaian: hasil uji coba pemrosesan Transaksi QRIS; dan surat pernyataan komitmen untuk melakukan kegiatan penerusan data dan/atau informasi transaksi pembayaran antar-Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran untuk Transaksi QRIS, dengan disertai surat rekomendasi dari Lembaga Standar. Bagian Keempat Merchant Aggregator

Pasal 15 Dalam pemrosesan Transaksi QRIS, Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran dapat melakukan kerja sama dengan Merchant Aggregator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c. Kerja sama antara Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran dengan Merchant Aggregator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia. Permohonan untuk memperoleh persetujuan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran. Dalam pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran wajib memastikan pelaksanaan penerapan QRIS oleh Merchant Aggregator. Bagian Kelima National Merchant Repository

Pasal 16 Fungsi sebagai pengelola NMR dilakukan oleh Bank Indonesia. Dalam hal diperlukan, terhadap pelaksanaan fungsi sebagai pengelola NMR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan sebagian atau seluruh tugas pengelolaan NMR. Bagian Keenam Kewajiban dalam Pemrosesan Transaksi QRIS

Pasal 17 Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran dan Lembaga Switching sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) wajib memastikan:

seluruh pemrosesan Transaksi QRIS dilakukan sesuai dengan spesifikasi teknis dan operasional QRIS; dan pemenuhan skema dan biaya pemrosesan Transaksi QRIS yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Bagian Ketujuh Penggunaan QRIS untuk Transaksi Pembayaran Menggunakan Sumber Dana yang Ditatausahakan dan/atau Instrumen Pembayaran yang Diterbitkan di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 18 Pasal 18 Kewajiban penggunaan QRIS dalam setiap transaksi pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berlaku juga bagi transaksi pembayaran di Indonesia yang difasilitasi dengan QR Code Pembayaran dengan menggunakan sumber dana yang ditatausahakan dan/atau instrumen pembayaran yang diterbitkan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 19 Transaksi QRIS yang menggunakan sumber dana dan/atau instrumen pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 hanya dapat dilakukan melalui kerja sama antara Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran berupa Penerbit dan/atau Acquirer dengan pihak yang menatausahakan sumber dana dan/atau menerbitkan instrumen pembayaran tersebut. Penerbit dan/atau Acquirer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bank yang termasuk dalam kategori bank umum berdasarkan kegiatan usaha (BUKU) 4.

Pasal 20 Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia. Untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penerbit dan/atau Acquirer harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bank Indonesia dengan memenuhi persyaratan aspek: legalitas dan profil pihak yang akan diajak bekerja sama, mencakup profil perusahaan; kompetensi pihak yang akan diajak bekerja sama, mencakup pengalaman dalam menyelenggarakan kegiatan jasa sistem pembayaran; kinerja pihak yang akan diajak bekerja sama, mencakup informasi dan/atau asesmen mengenai kondisi keuangan dan rekam jejak pihak yang akan diajak bekerja sama; keamanan dan keandalan sistem dan infrastruktur, mencakup informasi dan/atau asesmen terkait keamanan sistem dan infrastruktur yang digunakan; dan hukum, mencakup perjanjian kerja sama yang meliputi ruang lingkup kerja sama, hak dan kewajiban masing-masing pihak, rencana pelaksanaan, dan jangka waktu kerja sama. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d dianggap telah dipenuhi dengan penyampaian izin dan/atau persetujuan otoritas setempat terhadap pihak yang menatausahakan sumber dana dan/atau menerbitkan instrumen pembayaran yang diterbitkan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran dan pihak yang melakukan kerja sama dengan Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran wajib memastikan bahwa penyelesaian kewajiban pembayaran dilakukan di Indonesia dengan menggunakan rupiah. Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e juga harus memuat: komitmen pihak yang menatausahakan sumber dana dan/atau menerbitkan instrumen pembayaran yang diterbitkan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk memenuhi QRIS sebagai standar nasional yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia; mekanisme akuisisi dan penerusan pembayaran kepada Pedagang (Merchant) QRIS; mekanisme yang menjamin pemenuhan kewajiban pembayaran dari pihak yang menatausahakan sumber dana dan/atau menerbitkan instrumen pembayaran yang diterbitkan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia kepada Pedagang (Merchant) QRIS; dan penyelesaian kewajiban pembayaran dilakukan di Indonesia dengan menggunakan rupiah.

BAB V LAPORAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21 Bank Indonesia berwenang untuk meminta laporan terkait pemrosesan Transaksi QRIS kepada Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dan Lembaga Switching sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b. Bank Indonesia juga berwenang untuk meminta laporan terkait pemrosesan Transaksi QRIS kepada pihak yang bekerja sama dengan Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran. Tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran.

Pasal 22 Bank Indonesia melakukan pengawasan terhadap Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dan Lembaga Switching sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b. Dalam hal diperlukan, Bank Indonesia dapat melakukan pengawasan terkait pemrosesan Transaksi QRIS terhadap pihak yang bekerja sama dengan Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengawasan tidak langsung dan pengawasan langsung. Dalam pelaksanaan pengawasan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bank Indonesia dapat meminta: laporan; dan/atau dokumen, data, informasi, keterangan, dan/atau penjelasan terkait pemrosesan Transaksi QRIS. Dalam pelaksanaan pengawasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan (on site visit) baik secara berkala maupun setiap waktu apabila diperlukan.

BAB VI KORESPONDENSI

Pasal 23 Pengajuan permohonan berupa: permohonan untuk mendapatkan persetujuan oleh Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2); permohonan untuk mendapatkan persetujuan oleh Lembaga Switching sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2); permohonan untuk mendapatkan persetujuan kerja sama oleh Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2); permohonan untuk mendapatkan persetujuan kerja sama oleh Penerbit dan/atau Acquirer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2); dan permohonan untuk mendapatkan persetujuan kerja sama antara Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran dengan pihak yang melakukan fungsi merchant aggregator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), disampaikan kepada satuan kerja yang melaksanakan fungsi kebijakan sistem pembayaran dengan ditujukan ke alamat: Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia Gedung D Lantai 5 Jalan M.H. Thamrin Nomor 2 Jakarta 10350. Penyampaian laporan berupa: laporan terkait pemrosesan Transaksi QRIS oleh Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran dan Lembaga Switching sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1); dan laporan terkait pemrosesan Transaksi QRIS oleh pihak yang bekerja sama dengan Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), disampaikan kepada satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengawasan sistem pembayaran dengan ditujukan ke alamat: Departemen Surveilans Sistem Keuangan Bank Indonesia Gedung D Lantai 9 Jalan M. H. Thamrin Nomor 2 Jakarta 10350. Dalam hal terdapat perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bank Indonesia memberitahukan perubahan tersebut melalui surat dan/atau sarana elektronik.

BAB VII TATA CARA PENGENAAN SANKSI Pasal 24 Tata cara pengenaan sanksi atas pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini dilakukan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai:

GPN (NPG); penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran; dan uang elektronik.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 25 Permohonan persetujuan yang telah diajukan oleh Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) dan ayat (5) sebelum Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini berlaku, diproses dengan tata cara tertentu yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 26 Pihak yang telah menggunakan QR Code Pembayaran dengan model penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) sebelum Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini berlaku wajib menyesuaikan QR Code Pembayaran yang digunakannya sesuai dengan QRIS paling lambat tanggal 31 Desember 2019.

Pasal 27 Kerja sama antara Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) dan ayat (5) dengan pihak yang melakukan fungsi merchant aggregator sebelum Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini berlaku, dimaknai sebagai kerja sama antara Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran dengan Merchant Aggregator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15. Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran harus mengajukan permohonan persetujuan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bank Indonesia paling lambat tanggal 31 Desember 2019. Permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan dokumen berupa: profil pihak yang melakukan fungsi merchant aggregator; kinerja pihak yang melakukan fungsi merchant aggregator; dan perjanjian kerja sama antara Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran dengan pihak yang melakukan fungsi merchant aggregator. Permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diproses dengan tata cara tertentu yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 28 Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penempatan Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Modern Vending Machine

Posted in Kecerdasan buatan on Dec 01, 2019

Modern Self Service Machines

Penerapan Kecerdasan Buatan di Mesin Kasir

Posted in Kecerdasan buatan on Nov 09, 2019

Teknologi Point of Sale Masa Depan dalam Ritel

Sistem POS (Point Of Sales) atau biasa disebut mesin kasir modern akan bergeser dari POS konvensional ke perangkat tablet / perangkat seluler dengan konsep layanan mandiri.

Saat ini sistem POS yang efisien adalah alat yang sangat diperlukan untuk setiap lokasi ritel modern.

Bahkan, menurut laporan industri penjualan baru-baru ini, nilai pasar terminal POS diperkirakan akan mencapai $ 98,27 miliar pada tahun 2022 - itu adalah tingkat pertumbuhan tahunan gabungan (CAGR) sebesar 13,5 persen.

Dari pelanggan yang menuntut pengalaman yang lebih personal untuk bisnis yang mengandalkan data untuk membuat keputusan bisnis yang lebih cerdas, sistem POS adalah pusat dari semuanya. Itu adalah persimpangan di mana logika bisnis dan transaksi bisnis real-time bertemu, dan di situlah semua tindakan terjadi.

Sebagai seorang pedagang, penting untuk tetap berada di atas tren terbaru dalam teknologi POS sehingga Anda dapat tetap selangkah lebih maju dari pesaing Anda. Berikut adalah lima tren penjualan yang harus diperhatikan dalam waktu dekat.

Peningkatan pembayaran seluler dan tablet POS Dengan era digital dan teknologi baru, kas dan register kas dengan cepat menjadi sesuatu dari masa lalu. Pembeli memiliki lebih banyak pilihan dari sebelumnya - dari kartu kredit, debit dan prabayar hingga pembayaran tanpa kontak dan melakukan pembelian melalui aplikasi elektronik - yang semuanya menawarkan berbagai keuntungan yang tidak dapat disentuh uang tunai. Pembayaran tanpa uang tunai memberikan kecepatan, kemudahan, pembayaran yang dijamin untuk pedagang dan keamanan serta transparansi bagi konsumen dan pedagang.

Faktanya, 73% pembeli mengatakan mereka menggunakan lebih sedikit uang daripada di masa lalu dan delapan dari 10 pelanggan di seluruh dunia menggunakan tablet, smartphone, komputer atau beberapa bentuk teknologi digital di dalam toko ketika mereka berbelanja. Tidak hanya itu, tetapi 82% konsumen mengatakan mereka pertama-tama merujuk ke perangkat seluler mereka untuk mengetahui lebih lanjut tentang pembelian apa pun yang akan mereka lakukan di toko.

Raksasa teknologi seperti Apple, Google dan Samsung memungkinkan pembayaran mobile dari smartphone, memberikan cara pembayaran yang lebih nyaman kepada konsumen - dan pengecer harus memperhatikan, karena ini adalah gelombang masa depan. Untuk mengikutinya, terapkan sistem POS berbasis tablet yang dapat menerima pembayaran seluler, transaksi kartu kredit tradisional dan, tentu saja, uang tunai - karena meskipun popularitasnya semakin menurun, itu tidak akan hilang selamanya.

Adopsi teknologi cloud Dalam lingkungan digital saat ini, sangat penting bagi pengecer agar transaksi toko atau data penjualan mereka dapat diakses dengan cepat dari smartphone, tablet, atau desktop mereka di mana pun mereka berada. Di situlah teknologi cloud berperan, seperti dengan solusi berbasis cloud, perangkat lunak POS, layanan, dan data disediakan untuk pengguna, sesuai permintaan, dari server penyedia layanan.

Keuntungan terbesar menggunakan solusi POS berbasis cloud adalah bahwa pengecer dapat melakukan segalanya mulai dari dengan mudah mengakses data mereka hingga memutakhirkan perangkat lunak mereka di semua toko pada saat yang bersamaan. Beberapa toko dapat diperbarui dan ditingkatkan hanya dalam hitungan menit, yang membuat melakukan bisnis lebih mudah bagi pengecer. Dan karena cloud POS disediakan sebagai layanan, fitur-fitur baru dapat dikembangkan dan dirilis oleh penyedia lebih cepat dari yang dimungkinkan dengan POS klien-server.   Personalisasi adalah kunci, karena 79% konsumen mengatakan bahwa mereka hanya akan terlibat dengan merek jika penawaran promosi mereka disesuaikan dengan bagaimana mereka berinteraksi dengan merek itu sebelumnya, dan dalam survei lain, 91% konsumen mengatakan mereka cenderung berbelanja dengan bisnis. yang sadar, dapat mengingat dan memberikan penawaran dan saran yang relevan dengan mereka.

Bagaimana faktor sistem POS Anda dalam persamaan ini?

Kemampuan POS tidak terbatas pada memberikan pemahaman yang lebih baik tentang cara kerja keuangan bisnis Anda. Mereka sangat penting dalam hal meningkatkan data secara lebih efisien dan efektif di semua area bisnis, termasuk manajemen hubungan pelanggan (CRM). Pengecer yang menggunakan dasbor CRM mereka dapat secara lebih efektif membagi pemasaran dan mengoordinasikan penjualan dan promosi berdasarkan minat dan kebiasaan berbelanja mereka.

Dampak kecerdasan buatan Intelegensi buatan (AI) sudah memiliki dampak besar pada sektor ritel, dengan 15% bisnis saat ini menggunakan AI dalam sistem POS mereka dan 31% bisnis berencana untuk mengimplementasikan AI dalam setahun, menurut survei dari CMO oleh Adobe. Sistem POS yang menggunakan AI sekarang dapat mengingatkan bisnis untuk memenuhi pesanan atau mengisi kembali stok, memberi tahu bisnis tentang perubahan perilaku pelanggan, memberi tahu mereka tentang tren produk baru, memberikan rekomendasi tentang pelanggan yang harus dilibatkan kembali, menyarankan promosi untuk dilaksanakan dan mengevaluasi tren penjualan.

AI seperti yang digunakan dengan sistem POS juga dapat mengintegrasikan semua pengalaman pembayaran, nyata dan online - aplikasi seluler, pembayaran obrolan, pembayaran Instagram / sosial, pembelian dari situs web Anda dan pembayaran di toko Anda - yang membantu memberikan pengalaman berbelanja omnichannel yang mulus.

Penggunaan data dan analitik Terakhir, tetapi tentu tidak kalah pentingnya, sistem POS berevolusi untuk menyediakan sejumlah besar data dan analitik yang dapat membantu pengecer membuat keputusan yang lebih cerdas dan digerakkan oleh data tentang bisnis mereka. Untuk mempersonalisasi dan meningkatkan pengalaman pelanggan, Anda harus tahu siapa pelanggan Anda, dan itu bisa dilakukan dengan menganalisis data dan analisis melalui POS Anda.

Perangkat lunak POS saat ini seharusnya tidak hanya menyediakan data bisnis paling penting seperti pendapatan penjualan atau volume transaksi, tetapi juga menelusuri lebih detail. Apa jam sibuk Anda sehingga Anda tahu cara mengaturnya? Apakah ada barang yang laku lebih baik dari yang lain? Apakah ada barang yang disimpan di rak selama berbulan-bulan, mengikat aliran uang yang berharga ke dalam produk yang berkinerja buruk?

Masa depan sistem POS akan memberi pengecer akses cepat ke data konsumen yang kaya dan analitik yang kuat untuk membantu mereka melakukan keputusan bisnis yang lebih cerdas dan berbasis data. Karena data tersebut akan tersedia, Anda dapat melihat perbandingan dan mengkorelasikan tren ke dalam tugas yang dapat ditindaklanjuti.

Menantikan masa depan Seiring teknologi POS terus berkembang - menjadi lebih terjangkau, cerdas, dan berakar dalam operasi bisnis inti - pedagang akan memiliki setiap kesempatan untuk menciptakan lingkungan ritel cerdas yang tidak hanya menawarkan produk yang diinginkan pelanggan, tetapi juga pengalaman pelanggan yang ideal.

Gozre POS

Posted in POS on Nov 06, 2019

Gozre POS, Adalah aplikasi yang memperkenalkan teknologi hijau dan interaksi antara penyedia Layanan atau barang dan pelanggannya menjadi lebih baik lagi

Gozre

Posted in Gozre on Nov 06, 2019

Gozre Adalah Aplikasi disisi user yang memudahkan user melakukan pemesanan maupun pembayaran ke penyedia layanan atau barang.

Gozre dilengkapi dengan sistem pembayaran , chating , pemesanan & lokasi penyedia layanan atau barang

Kecerdasan Buatan Dalam Ritel Industri

Posted in Kecerdasan buatan on Nov 04, 2019

Kecerdasan buatan dalam ritel diterapkan dengan cara-cara baru di seluruh siklus produk dan layanan — mulai dari perakitan hingga interaksi layanan pelanggan pasca-penjualan, tetapi para pemain ritel membutuhkan jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan penting:

Aplikasi AI mana yang berperan dalam otomatisasi atau augmentasi proses ritel? Bagaimana perusahaan ritel menggunakan teknologi ini untuk tetap di depan pesaing mereka hari ini, dan inovasi apa yang dipelopori sebagai pengubah permainan ritel potensial selama dekade berikutnya?

Dalam artikel ini, kami membahas berbagai contoh di mana AI sedang terintegrasi dalam industri ritel, dipecah menjadi sub-kategori berikut:

Aplikasi Penjualan dan CRM Rekomendasi Pelanggan Pabrikan Logistik dan Pengiriman Pembayaran dan Layanan Pembayaran Inovasi adalah pedang bermata dua, dan seperti halnya hasil inovasi adalah tas campuran. Sementara banyak aplikasi AI telah menghasilkan ROI yang meningkat — studi kasus AI ini dalam segmentasi pemasaran ritel adalah salah satu contohnya — yang lain telah dicoba dan gagal memenuhi harapan, menyinari hambatan yang masih perlu diatasi sebelum inovasi tersebut menjadi pendorong industri.